Ada nuansa Turki di negeri ras kuning itu. Makanan halal pun bisa dinikmati.
Ngabuburit bukan hanya ada di Indonesia, melainkan juga di Seoul, Korea Selatan. Terlebih lagi Ramadan tahun ini waktu lebih panjang daripada tahun sebelumnya.
Seperti dituturkan WNI di Seoul, Soni Martilova kepada INILAH.COM, pekan lalu, menjelang berbuka kaum Muslim di sana mengisi waktu menikmati keindahan kota Seoul.
Sayangnya, di Seoul tidak ada restoran makanan khas Indonesia sebagai tempat berbuka puasa. Alhasil, Soni harus mencari tempat makan yang halal untuk Muslim.
"Pilihan saya jatuh pada Salam Restoran. Tempat ini khusus menyediakan makanan-makanan dari negara Turki, seperti aneka kebab, kemudian lamb kofte (sejenis daging kambing cincang dicampur dengan terong dan di gongseng) kemudian ada Dalyan Kofte (ayam bakar ala Turki), dan masih banyak lagi," ujar penulis buku "Show Must Go On" ini.
Restoran ini terletak di kawasan Itaewon, tidak jauh dari Central Mesjid Seoul. Restoran ini didirikan 11 tahun yang lalu, kokinya pun didatangkan langsung dari Turki, sehingga cita rasanya tetap terjaga.
Pemilik restoran itu ternyata seorang muslim Korea Selatan bernama Jeong Jin Su atau lebih akrab di panggil Brother Zakee, nama Islam-nya. Restoran ini didirikannya karena belum adanya makanan Turki di area ini, karena kebanyakan restoran berasal dari negara Pakistan, India, dan Uzbekistan.
Selain itu, makanan di restoran ini dijual dengan harga terjangkau dan lebih murah daripada tempat lain. Pasalnya, tidak semua Muslim yang tinggal di Korea bisa makan enak dengan harga murah, terutama pelajar, mengingat Korea termasuk negara termahal di dunia untuk biaya hidup.
"Jadi kalau suatu saat datang ke Korea, silahkan berkunjung ke restoran ini, seperti yang dilakukan oleh pejabat-pejabat dan ulama dari negara kita yang datang ke Korea," tandas penyiar KBS World Radio ini. (ic)
Makassar Kota Macet
PAGI itu cuaca sedikit kurang bersahabat. Hujan turun sejak tengah malam hari. Jam baru menunjukkan pukul 6.59 Wita penulis mencoba menyusuri kota Makassar yang baru bangun dari tidur. Dan penulis tidak menyangka pada waktu yang masih terlalu pagi kota Makassar sudah dikepung macet. Jalan menuju Antang disesaki berbagai jenis kendaraan sehingga nyaris tidak ada celah untuk menggerakkan kendaraan.
Pencanangan kota Makassar menuju kota dunia sepertinya hanya sekadar angan-angan. Ruas jalan tak lagi sebanding dengan jumlah kendaraan, sehingga dimana-mana terjadi kemacetan. Wilayah langganan macet yang tadinya hanya di Jln Urip Sumoharjo, AP Pettarani, Perintis Kemerdekaan dan Jln Abdul Daeng Sirua sekarang hampir seluruh wilayah kota Makassar sudah macet.
Melewati sejumlah ruas jalan di kota Makassar sepertinya melewati lorong-lorong sempit. Tak ada ruang untuk bernafas. Sesak. Panas, sehingga bagi kendaraan yang tidak memiliki AC akan kegegerahan dan bermandikan keringat.
Melihat kondisi yang sudah sangat memprihatinkan ini, maka tidak ada alasan bagi pemerintah kota Makassar untuk tinggal berpangku tangan. Program pelebaran jalan harus berjalan. Selain itu dari hasil pengamatan penulis, kendaraan truk yang melintas di dalam kota ikut menjadi biang kemacetan. "Semestinya truk-truk ini dilarang beroperasi di siang hari karena yang banyak menyebabkan kemacetan adalah mobil truk. Selain itu para pengendara banyak yang tidak disiplin dan tidak sabar sehingga maunya menerobos walau tidak ada ruang," keluh Sri seorang warga.
Program Mamminasata yang hanya jadi bahan pembicaraan dalam berbagai seminar dan diskusi semestinya diwujudkan. Pembanguan sarana jalan yang menghubungkan ketiga kota/kabupaten ini harus berjalan. Sebab, sepertinya kota Makassar sudah tidak mampu lagi "memikul" beban yang terlalu berat. Pelebaran jalan dan pembangunan flyover tak lagi sekadar wacana.
Sekira pukul 13.20 penulis kembali terjebak macet di Jln Perintis Kemerdekaan. Maju kena mundur kena. Kendaraan yang sudah menyemut ditambah suhu udara yang cukup menyengat membuat tubuh ini terasa terpanggang.
"Kalau Makassar mau menjadi kota dunia maka bereskan dulu macet. Kalau masih macet apa kata dunia ?" ujar salah seorang warga. (rusli)
Pencanangan kota Makassar menuju kota dunia sepertinya hanya sekadar angan-angan. Ruas jalan tak lagi sebanding dengan jumlah kendaraan, sehingga dimana-mana terjadi kemacetan. Wilayah langganan macet yang tadinya hanya di Jln Urip Sumoharjo, AP Pettarani, Perintis Kemerdekaan dan Jln Abdul Daeng Sirua sekarang hampir seluruh wilayah kota Makassar sudah macet.
Melewati sejumlah ruas jalan di kota Makassar sepertinya melewati lorong-lorong sempit. Tak ada ruang untuk bernafas. Sesak. Panas, sehingga bagi kendaraan yang tidak memiliki AC akan kegegerahan dan bermandikan keringat.
Melihat kondisi yang sudah sangat memprihatinkan ini, maka tidak ada alasan bagi pemerintah kota Makassar untuk tinggal berpangku tangan. Program pelebaran jalan harus berjalan. Selain itu dari hasil pengamatan penulis, kendaraan truk yang melintas di dalam kota ikut menjadi biang kemacetan. "Semestinya truk-truk ini dilarang beroperasi di siang hari karena yang banyak menyebabkan kemacetan adalah mobil truk. Selain itu para pengendara banyak yang tidak disiplin dan tidak sabar sehingga maunya menerobos walau tidak ada ruang," keluh Sri seorang warga.
Program Mamminasata yang hanya jadi bahan pembicaraan dalam berbagai seminar dan diskusi semestinya diwujudkan. Pembanguan sarana jalan yang menghubungkan ketiga kota/kabupaten ini harus berjalan. Sebab, sepertinya kota Makassar sudah tidak mampu lagi "memikul" beban yang terlalu berat. Pelebaran jalan dan pembangunan flyover tak lagi sekadar wacana.
Sekira pukul 13.20 penulis kembali terjebak macet di Jln Perintis Kemerdekaan. Maju kena mundur kena. Kendaraan yang sudah menyemut ditambah suhu udara yang cukup menyengat membuat tubuh ini terasa terpanggang.
"Kalau Makassar mau menjadi kota dunia maka bereskan dulu macet. Kalau masih macet apa kata dunia ?" ujar salah seorang warga. (rusli)
Pencanangan kota Makassar menuju kota dunia sepertinya hanya sekadar angan-angan. Ruas jalan tak lagi sebanding dengan jumlah kendaraan, sehingga dimana-mana terjadi kemacetan. Wilayah langganan macet yang tadinya hanya di Jln Urip Sumoharjo, AP Pettarani, Perintis Kemerdekaan dan Jln Abdul Daeng Sirua sekarang hampir seluruh wilayah kota Makassar sudah macet.
Melewati sejumlah ruas jalan di kota Makassar sepertinya melewati lorong-lorong sempit. Tak ada ruang untuk bernafas. Sesak. Panas, sehingga bagi kendaraan yang tidak memiliki AC akan kegegerahan dan bermandikan keringat.
Melihat kondisi yang sudah sangat memprihatinkan ini, maka tidak ada alasan bagi pemerintah kota Makassar untuk tinggal berpangku tangan. Program pelebaran jalan harus berjalan. Selain itu dari hasil pengamatan penulis, kendaraan truk yang melintas di dalam kota ikut menjadi biang kemacetan. "Semestinya truk-truk ini dilarang beroperasi di siang hari karena yang banyak menyebabkan kemacetan adalah mobil truk. Selain itu para pengendara banyak yang tidak disiplin dan tidak sabar sehingga maunya menerobos walau tidak ada ruang," keluh Sri seorang warga.
Program Mamminasata yang hanya jadi bahan pembicaraan dalam berbagai seminar dan diskusi semestinya diwujudkan. Pembanguan sarana jalan yang menghubungkan ketiga kota/kabupaten ini harus berjalan. Sebab, sepertinya kota Makassar sudah tidak mampu lagi "memikul" beban yang terlalu berat. Pelebaran jalan dan pembangunan flyover tak lagi sekadar wacana.
Sekira pukul 13.20 penulis kembali terjebak macet di Jln Perintis Kemerdekaan. Maju kena mundur kena. Kendaraan yang sudah menyemut ditambah suhu udara yang cukup menyengat membuat tubuh ini terasa terpanggang.
"Kalau Makassar mau menjadi kota dunia maka bereskan dulu macet. Kalau masih macet apa kata dunia ?" ujar salah seorang warga. (rusli)
Pamer kekayaan di depan orang miskin. Harga sepeda perunitnya sekira Rp 18 juta
DISAAT kondisi keuangan Pemkab Maros cukup memprihatinkan tapi disisi lain terjadi pemborosan anggaran. Seperti pembelian sepuluh unit sepeda seharga Rp 180 juta. Warga pun ribut soal pengadaan sepeda ini karena dinilai tidak bermanfaat. Apa lagi harga perunitnya cukup tinggi yakni sekira Rp 18 juta.
"Untuk apa kita buang-buang uang hanya untuk beli sepeda. Dan sungguh keterlaluan harga sepedanya sampai Rp 18 juta. Ini pemborosan," ujar Suardi dari JIMAK.
Lanjut dikatakan, pengadaan sepeda ini sangat tidak masuk akal. Dan, katanya inilah daerah pertama di Indonesia yang melakukan pengadaan sepeda. Anggaran Rp 180 juta itu tidak sedikit apalagi harganya sepedanya perunit mencapai Rp 18 juta. "Sepeda apamo dee, sepeda seharga duajutaan saja sudah lumayan bagus kenapa mesti beli sepeda seharga puluhan juta. Ini perlu diperiksa oleh kejaksaan atau BPK jangan-jangan ada mark up," harap Suardi.
Ironisnya lagi proyek pengadaan sepeda ini ditengarai tidak dibahas dalam RAPBD. Namun tiba-tiba muncul dalam APBD 2011. "Ini ada apa. Permainan apa lagi ini kok bisa muncul di APBD padahal tidak ada dalam pembahasan, " tanya Ketua L-MRI, Syamsul Bahri.
Seperti diketahui di kabupaten Maros ini khususnya dalam kota tiap hari Sabtu dan Minggu digalakkan bersepeda yang diprakarsai oleh Bupati Maros, HM Hatta Rahman. Dalam kegiatan ini timbul pro-kontra. Bagi yang pro menilai kegiatan ini cukup bagus karena dapat menjadi ajang silaturahmi sekaligus menggalakkan kegiatan olahraga. Namun tidak sedikit yang melontarkan nada sinis karena dinilai hanya pamer kekayaan di tengah kemiskinan. "Masih banyak warga Maros yang hidupnya di bawah garis kemiskinan sehingga sangat tidak pantas pamer kekayaan di depan orang-orang miskin. Seandainya dana pembelian sepeda itu diarahkan untuk bantuan sosial berapa banyak rakyat miskin yang bisa terbantu. Ini hanya pejabat yang menikmati," tutur Ismail salah seorang pemerhati LSM di Maros.
Salah satu alasan pembelian sepeda ini karena Bupati Maros sering melakukan kunjungan kerja ke pedesaan yang tidak bisa ditempuh dengan kendaraan roda empat. Tapi hal tersebut, kata Syamsul Bahri, sangat tidak masuk akal. Karena, lanjut dia, tidak ada daerah di Maros ini yang tidak bisa ditempuh dengan kendaraan roda empat. "Itu hanya akal-akalan saja, lagian pak bupati sudah punya sepeda sendiri yang harganya mencapai empatpuluh jutaan. Jadi bohong itu kalau pengadaan sepeda ini untuk kendaraan dinas bupati," tantang Syamsul.
Sementara Kabag Umum Setwilkab Maros, Drs Erhan Msi yang dihubungi TARGET via short massage service (SMS) , Jumat malam lalu membantah kalau dikatakan pengadaan sepeda ini tidak ada dalam APBD. "Adaji parner di APBD kalau mau lengkapnya jalan-jalan ke kantor. Bukan sepuluh unit yang dibeli tapi dua belas unit," jelas Erhan.
Dikatakan, Bupati Maros sudah mengagendakan tiap Jumat, Sabtu dan Minggu bersepada untuk melihat kota Maros dan sekitarnya termasuk mengecek sampah dan kebersihan. "Jadi kalau dikatakan tidak ada manfaatnya, saya termasuk orang yang paling sedih mendengarnya karena berapa kalimi mau pecah pahaku ikut bapak bupati naik sepeda keliling kota Maros," kunci Erhan. (rusli)
"Untuk apa kita buang-buang uang hanya untuk beli sepeda. Dan sungguh keterlaluan harga sepedanya sampai Rp 18 juta. Ini pemborosan," ujar Suardi dari JIMAK.
Lanjut dikatakan, pengadaan sepeda ini sangat tidak masuk akal. Dan, katanya inilah daerah pertama di Indonesia yang melakukan pengadaan sepeda. Anggaran Rp 180 juta itu tidak sedikit apalagi harganya sepedanya perunit mencapai Rp 18 juta. "Sepeda apamo dee, sepeda seharga duajutaan saja sudah lumayan bagus kenapa mesti beli sepeda seharga puluhan juta. Ini perlu diperiksa oleh kejaksaan atau BPK jangan-jangan ada mark up," harap Suardi.
Ironisnya lagi proyek pengadaan sepeda ini ditengarai tidak dibahas dalam RAPBD. Namun tiba-tiba muncul dalam APBD 2011. "Ini ada apa. Permainan apa lagi ini kok bisa muncul di APBD padahal tidak ada dalam pembahasan, " tanya Ketua L-MRI, Syamsul Bahri.
Seperti diketahui di kabupaten Maros ini khususnya dalam kota tiap hari Sabtu dan Minggu digalakkan bersepeda yang diprakarsai oleh Bupati Maros, HM Hatta Rahman. Dalam kegiatan ini timbul pro-kontra. Bagi yang pro menilai kegiatan ini cukup bagus karena dapat menjadi ajang silaturahmi sekaligus menggalakkan kegiatan olahraga. Namun tidak sedikit yang melontarkan nada sinis karena dinilai hanya pamer kekayaan di tengah kemiskinan. "Masih banyak warga Maros yang hidupnya di bawah garis kemiskinan sehingga sangat tidak pantas pamer kekayaan di depan orang-orang miskin. Seandainya dana pembelian sepeda itu diarahkan untuk bantuan sosial berapa banyak rakyat miskin yang bisa terbantu. Ini hanya pejabat yang menikmati," tutur Ismail salah seorang pemerhati LSM di Maros.
Salah satu alasan pembelian sepeda ini karena Bupati Maros sering melakukan kunjungan kerja ke pedesaan yang tidak bisa ditempuh dengan kendaraan roda empat. Tapi hal tersebut, kata Syamsul Bahri, sangat tidak masuk akal. Karena, lanjut dia, tidak ada daerah di Maros ini yang tidak bisa ditempuh dengan kendaraan roda empat. "Itu hanya akal-akalan saja, lagian pak bupati sudah punya sepeda sendiri yang harganya mencapai empatpuluh jutaan. Jadi bohong itu kalau pengadaan sepeda ini untuk kendaraan dinas bupati," tantang Syamsul.
Sementara Kabag Umum Setwilkab Maros, Drs Erhan Msi yang dihubungi TARGET via short massage service (SMS) , Jumat malam lalu membantah kalau dikatakan pengadaan sepeda ini tidak ada dalam APBD. "Adaji parner di APBD kalau mau lengkapnya jalan-jalan ke kantor. Bukan sepuluh unit yang dibeli tapi dua belas unit," jelas Erhan.
Dikatakan, Bupati Maros sudah mengagendakan tiap Jumat, Sabtu dan Minggu bersepada untuk melihat kota Maros dan sekitarnya termasuk mengecek sampah dan kebersihan. "Jadi kalau dikatakan tidak ada manfaatnya, saya termasuk orang yang paling sedih mendengarnya karena berapa kalimi mau pecah pahaku ikut bapak bupati naik sepeda keliling kota Maros," kunci Erhan. (rusli)
RUANG aspirasi DPRD Maros yang semula sepi tiba-tiba menjadi ramai. Sejumlah kontraktor memasuki ruangan yang khusus diperuntukkan bagi warga yang akan mengadu kepada wakilnya yang duduk di dewan. Para kontraktor yang tergabung dalam sejumlah asosiasi ini datang mengadukan nasib mereka karena proyek yang sudah lama rampung belum terbayarkan. Ironisnya justru ada proyek 2011 yang sudah terbayar sedang proyek 2009 belum tersentuh oleh pembayaran. “Ada apa ini ? Siapa yang bermain dibalik semua ini sehingga proyek kami belum dibayar. Tolong para anggota dewan perhatikan nasib kami. Anak keluarga kami juga butuh makan, “ teriak salah seorang kontraktor yang merasa jengkel karena proyeknya belum terbayar.
Selain itu persoalan yang dihadapi kontraktor ini adalah birokrasi yang terlalu berbeli-belit. Terlalu banyak “pintu” tanda tangan yang harus dilalui. Dalam setiap tanda tanga mereka juga “wajib” mengeluarkan sejumlah uang. Yang membuat para kontraktor tambah “marah” karena sudah mengeluarkan uang untuk administrasi tapi masih saja lambat dan tidak diproses.
Menurut Sekretaris Gabungan Kontraktor Indonesia Maros, Hamka, persoalan yang membelit konktraktor ini adalah masalah administrasi yang mandek. Sehingga, kata pria yang akrab dipanggil Gangka ini administrasi yang tidak diproses sehingga tidak pembayaran tidak cair. “Atau ini sengaja dilakukan karena Pemkab Maros memang tidak punya uang ?” tanya dia.
Lanjut dikatakan, pihaknya sudah melakukan kewajiban yakni mengerjakan proyek sampai rampung dan sekarang kewajiban Pemkab Maros membayar atau mencairkan dana para kontraktor. “Selama ini kami tidak bisa mencairkan dana karena terhambat soal administrasi di SKPD. Proyek sudah lama rampung kenapa mesti berbelit-belit begini,” tanya Gangka.
Semestinya, katanya pihak SKPD proaktif dalam menangani persoalan yang dihadapi para rekanan. “Tidak ada alasan bagi SKPD untuk berpangku tangan karena proyek sudah lama rampung. Kewajiban mereka sekarang menyelesaikan administrasi dan keuangan membayar kami,” ujarnya.
Bila persolan ini tidak ditanggapi, maka sejumlah kontraktor di daerah kupu-kupu ini akan mengancam akan membongkar semua bangunan yang sudah dikerja. Hal ini akan dilakukan karena kepedulian pemerintah tidak serius menangani persoalan yang dihadapi para kontraktor. “Coba pikir pengerjaan dilakukan sejak tahun 2009 lalu tapi sampai detik ini kami belum dibayar. Sementara ada proyek 2011 yang dikerjakan oleh orang dekat bupati sudah lama cair. Ini sistim pemerintahan macam apa ini,” kesal salah seorang kontraktor yang minta namanya dirahasiakan.
Pimpinan rapat aspirasi , A Aso Patarai dalam penjelasannya mengatakan, ada beberapa SKPD yang tidak mau mengerjakan administrasi karena tidak ditemukan bangunan fisik. Namun sejumlah kontraktor membantah bila dikatakan tidak ada bangunan fisik. Alasan mereka, tidak mungkin mengurus dana pencairan kalau tidak ada bangunan fisik. “Pokoknya kalau masalah ini tidak segera diperhatikan maka kami akan mengerahkan anggota untuk melakukan aksi demo secara besar-besaran, “ ancam salah seorang rekanan. (anna)
Selain itu persoalan yang dihadapi kontraktor ini adalah birokrasi yang terlalu berbeli-belit. Terlalu banyak “pintu” tanda tangan yang harus dilalui. Dalam setiap tanda tanga mereka juga “wajib” mengeluarkan sejumlah uang. Yang membuat para kontraktor tambah “marah” karena sudah mengeluarkan uang untuk administrasi tapi masih saja lambat dan tidak diproses.
Menurut Sekretaris Gabungan Kontraktor Indonesia Maros, Hamka, persoalan yang membelit konktraktor ini adalah masalah administrasi yang mandek. Sehingga, kata pria yang akrab dipanggil Gangka ini administrasi yang tidak diproses sehingga tidak pembayaran tidak cair. “Atau ini sengaja dilakukan karena Pemkab Maros memang tidak punya uang ?” tanya dia.
Lanjut dikatakan, pihaknya sudah melakukan kewajiban yakni mengerjakan proyek sampai rampung dan sekarang kewajiban Pemkab Maros membayar atau mencairkan dana para kontraktor. “Selama ini kami tidak bisa mencairkan dana karena terhambat soal administrasi di SKPD. Proyek sudah lama rampung kenapa mesti berbelit-belit begini,” tanya Gangka.
Semestinya, katanya pihak SKPD proaktif dalam menangani persoalan yang dihadapi para rekanan. “Tidak ada alasan bagi SKPD untuk berpangku tangan karena proyek sudah lama rampung. Kewajiban mereka sekarang menyelesaikan administrasi dan keuangan membayar kami,” ujarnya.
Bila persolan ini tidak ditanggapi, maka sejumlah kontraktor di daerah kupu-kupu ini akan mengancam akan membongkar semua bangunan yang sudah dikerja. Hal ini akan dilakukan karena kepedulian pemerintah tidak serius menangani persoalan yang dihadapi para kontraktor. “Coba pikir pengerjaan dilakukan sejak tahun 2009 lalu tapi sampai detik ini kami belum dibayar. Sementara ada proyek 2011 yang dikerjakan oleh orang dekat bupati sudah lama cair. Ini sistim pemerintahan macam apa ini,” kesal salah seorang kontraktor yang minta namanya dirahasiakan.
Pimpinan rapat aspirasi , A Aso Patarai dalam penjelasannya mengatakan, ada beberapa SKPD yang tidak mau mengerjakan administrasi karena tidak ditemukan bangunan fisik. Namun sejumlah kontraktor membantah bila dikatakan tidak ada bangunan fisik. Alasan mereka, tidak mungkin mengurus dana pencairan kalau tidak ada bangunan fisik. “Pokoknya kalau masalah ini tidak segera diperhatikan maka kami akan mengerahkan anggota untuk melakukan aksi demo secara besar-besaran, “ ancam salah seorang rekanan. (anna)