Tiga Tahun tidak Dibayar Kontraktor “Mengamuk”

RUANG aspirasi DPRD Maros yang semula sepi tiba-tiba menjadi ramai. Sejumlah kontraktor memasuki ruangan yang khusus diperuntukkan bagi warga yang akan mengadu kepada wakilnya yang duduk di dewan. Para kontraktor yang tergabung dalam sejumlah asosiasi ini datang mengadukan nasib mereka karena proyek yang sudah lama rampung belum terbayarkan. Ironisnya justru ada proyek 2011 yang sudah terbayar sedang proyek 2009 belum tersentuh oleh pembayaran. “Ada apa ini ? Siapa yang bermain dibalik semua ini sehingga proyek kami belum dibayar. Tolong para anggota dewan perhatikan nasib kami. Anak keluarga kami juga butuh makan, “ teriak salah seorang kontraktor yang merasa jengkel karena proyeknya belum terbayar.
Selain itu persoalan yang dihadapi kontraktor ini adalah birokrasi yang terlalu berbeli-belit. Terlalu banyak “pintu” tanda tangan yang harus dilalui. Dalam setiap tanda tanga mereka juga “wajib” mengeluarkan sejumlah uang. Yang membuat para kontraktor tambah “marah” karena sudah mengeluarkan uang untuk administrasi tapi masih saja lambat dan tidak diproses.
Menurut Sekretaris Gabungan Kontraktor Indonesia Maros, Hamka, persoalan yang membelit konktraktor ini adalah masalah administrasi yang mandek. Sehingga, kata pria yang akrab dipanggil Gangka ini administrasi yang tidak diproses sehingga tidak pembayaran tidak cair. “Atau ini sengaja dilakukan karena Pemkab Maros memang tidak punya uang ?” tanya dia.
Lanjut dikatakan, pihaknya sudah melakukan kewajiban yakni mengerjakan proyek sampai rampung dan sekarang kewajiban Pemkab Maros membayar atau mencairkan dana para kontraktor. “Selama ini kami tidak bisa mencairkan dana karena terhambat soal administrasi di SKPD. Proyek sudah lama rampung kenapa mesti berbelit-belit begini,” tanya Gangka.
Semestinya, katanya pihak SKPD proaktif dalam menangani persoalan yang dihadapi para rekanan. “Tidak ada alasan bagi SKPD untuk berpangku tangan karena proyek sudah lama rampung. Kewajiban mereka sekarang menyelesaikan administrasi dan keuangan membayar kami,” ujarnya.
Bila persolan ini tidak ditanggapi, maka sejumlah kontraktor di daerah kupu-kupu ini akan mengancam akan membongkar semua bangunan yang sudah dikerja. Hal ini akan dilakukan karena kepedulian pemerintah tidak serius menangani persoalan yang dihadapi para kontraktor. “Coba pikir pengerjaan dilakukan sejak tahun 2009 lalu tapi sampai detik ini kami belum dibayar. Sementara ada proyek 2011 yang dikerjakan oleh orang dekat bupati sudah lama cair. Ini sistim pemerintahan macam apa ini,” kesal salah seorang kontraktor yang minta namanya dirahasiakan.
Pimpinan rapat aspirasi , A Aso Patarai dalam penjelasannya mengatakan, ada beberapa SKPD yang tidak mau mengerjakan administrasi karena tidak ditemukan bangunan fisik. Namun sejumlah kontraktor membantah bila dikatakan tidak ada bangunan fisik. Alasan mereka, tidak mungkin mengurus dana pencairan kalau tidak ada bangunan fisik. “Pokoknya kalau masalah ini tidak segera diperhatikan maka kami akan mengerahkan anggota untuk melakukan aksi demo secara besar-besaran, “ ancam salah seorang rekanan. (anna)