Uang Pulsa DPR Disorot

Tiap Anggota Dewan Terima Rp 14 juta Tiap Bulan
WALAU disorot oleh berbagai kalangan tapi sejumlah anggota DPR tidak peduli. Meski kinerja dan produktivitas para anggota dewan kurang memuaskan tapi tidak menyurutkan mereka menerima berbagai “bonus” dan fasilitas yang “wah”. Bukan hanya minta dibangunkan ruang kerja eksklusif tapi mereka setiap bulan menerima Rp 14 juta perorang hanya untuk pembeli pulsa. Woh, uang pulsa tiap bulan sebesar Rp 14 juta ? Kira-kira uang sebesar itu kalau dibelikan pulsa berapa lama ya orang bisa menelpon ? Dan bukan hanya pulsa yang bisa dibeli tapi puluhan hape merek terkenal pun bisa dibeli dengan uang sebesar itu.
Jumlah uang pulsa untuk telepon seluler para anggota dewan akan bertambah pada saat mereka melakukan reses. Selain uang pulsa, kantong anggota dewan akan bertambah tebal pada masa reses. Itu karena tiap-tiap anggota dewan akan mendapat uang tambahan sebesar Rp 20,4 juta setiap kali reses untuk mengisi pulsa pribadi. “Dengan demikian uang pulsa setiap anggota dewan setiap tahunnya sebesar Rp 270 juta. Itu artinya rakyat harus menyediakan anggaran isi pulsa 560 anggota dewan sebesar Rp 151 miliar pertahun, “ jelas Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi.
Ironisnya, kata Uchok karena tidak ada kewajiban para anggota DPR untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban, baik uang pulsa bulanan maupun pada saat mereka reses. “Untuk itu kami minta kepada para anggota DPR agar mengembalikan uang pulsa yang mereka terima karena double anggaran,” katanya.
Adanya isu uang pulsa sebesar Rp 14 juta perbulan ini dibantah sejumlah anggota DPR. Menurut mereka uang pulsa tiap bulan tidak sebesar itu. Selain itu fasilitas lain yang menjadi sorotan adalah uang tehnologi informasi (TI) DPR tahun 2010 sebesar Rp 10,6 miliar dan 2011 ini naik menjadi Rp 10,9 miliar. Namun anggaran sebesar itu tidak sebanding dengan kemampuan paran anggota DPR memanfaatkan Tehnologi Informasi.
Menurut anggota Komisi II dari Fraksi Golkar Basuki Tjahja Purnama mengaku hanya menerima antara Rp 7 juta sampai Rp 8 juta perbulan. Sementara Wakil Ketua DPR, Anis Matta uang dimaksud itu bukan uang pulsa melainkan tunjangan komunikasi politik ke konstituen. Saya tidak ingat berapa besarannya tapi nggak sampai duapuluhjutaanlah,” jelas putra Sulawesi Selatan ini kepada wartawan. (*/rusli)